http://finance.detik.com/read/2016/10/24/201618/3328354/4/kebijakan-jokowi-pangkas-subsidi-hingga-permudah-bisnis-dinilai-sudah-tepat
Jakarta - Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) mengeluarkan laporan tentang perkembangan ekonomi terkini tentang Indonesia. Organisasi ini menilai langkah yang diambil pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tepat.
Demikianlah diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal OECD, Angel Gurria, saat menyerahkan hasil kajian kepada Kementerian Keuangan yang diwakili. Oleh Wakil Menteri Mardiasmo di Gedung Djuanda, Kemenkeu, Jakarta, Senin (24/10/2016).
"Semakin banyak orang Indonesia yang menikmati standar hidup yang lebih baik akibat kemajuan ekonomi dan sosial Indonesia yang menakjubkan. Masih terdapat banyak tantangan, tetapi pemerintah menuju ke arah yang tepat dengan mengurangi hambatan-hambatan berbisnis, memperbaiki lingkungan investasi, dan memotong subsidi."
Menurut Gurria, Indonesia telah menjalani transformasi yang luar biasa selama dua dekade terakhir serta mendapatkan manfaat dari pertumbuhan yang kuat yang berhasil mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan dan memungkinkan kemajuan-kemajuan penting di bidang kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Tetapi rendahnya belanja publik dan pendapatan pajak mengurangi kualitas layanan sosial dan memperburuk kesenjangan infrastruktur.
OECD menemukan basis pajak Indonesia masih sempit dan kepatuhan masih lemah. Dari total 260 juta penduduk Indonesia, hanya 27 juta yang merupakan wajib pajak pada 2014 dan hanya 900.000 yang membayar kewajiban pajak. Peningkatan pendapatan penting untuk mendanai investasi dan program-program sosial.
Jumlah wajib pajak juga harus ditingkatkan melalui perbaikan kepatuhan dan penarikan pajak yang lebih efisien.
"Pemerintah harus berbenah dari sisi pajak, karena masih ada wajib pajak yang tidak terdata," imbuhnya.
Efisiensi belanja publik juga harus diperbaiki. OECD menyimpulkan bahwa walaupun penghapusan sebagian subsidi bahan bakar minyak berhasil mendukung peningkatan belanja di bidang prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, masih dibutuhkan tindakan lebih lanjut.
Belanja untuk subsidi energi yang tidak efisien masih tinggi, yaitu sekitar 7% dari total belanja publik. Subsidi-subsidi seperti ini harus secara bertahap dihapuskan, diikuti dengan investasi pada energi terbarukan dan geothermal untuk memenuhi peningkatan kebutuhan energi.
OECD mencatat bahwa mutu tata kelola publik di Indonesia berada pada peringkat yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan kekuatan ekonomi baru (emerging economies) lainnya. Kebijakan pemerintah yang mentargetkan 20% belanja untuk sektor pendidikan dan 5% untuk sektor kesehatan harus diiringi dengan perbaikan kendali dan penganggaran berbasis kinerja untuk meningkatkan efisiensi.
"Masih ada beberapa tugas yang harus dijalankan pemerintah ke depannya. Terutama dalam sisi efektifitas belanja," ujarnya.
Untuk hambatan, Guria menuturkan korupsi masih menjadi penghalang utama berbisnis di Indonesia. OECD merekomendasikan untuk memberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih banyak lagi sumber daya dan kewenangan, dan mendukung perluasan kegiatan pelatihannya ke daerah-daerah untuk membantu agar pemerintah daerah dapat mengidentifikasi dan menangani korupsi dengan lebih baik.
Desentralisasi berkembang dengan pesat di Indonesia dan pemerintah daerah pada saat ini melakukan sekitar setengah dari semua belanja publik. Tetapi, masih terdapat ketidakmerataan signifikan antar daerah.
OECD menyarankan untuk meningkatkan kapasitas teknis pemerintah daerah untuk memperbaiki belanja dan administrasi penganggaran dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan. Untuk jangka pendek, OECD merekomendasikan bahwa hibah-hibah harus diarahkan pada bidang-bidang prioritas nasional.
Ketergantungan pada batubara yang terus berlanjut, konsumsi bahan bakar fosil yang tidak dikenai pajak dan buruknya penegakan hukum terhadap deforestasi dengan cara membakar hutan mengancam ekosistem Indonesia yang unik, memperparah polusi udara dan berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca, demikian ditambahkan oleh OECD.
"Jadi secara umum Indonesia bagus, meski dalam perlambatan," tandasnya.
